Peningkatan Peran Representasi DPR-RI
Peningkatan Peran Representasi DPR-RI
Oleh 24 Februari 2012 12:33:00
Menjawab Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Indonesia Saat ini
1. Latar Belakang
Berdasarkan hasil riset nasional DEMOS mengenai mengenai Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia (2005) dan resurvey nasional DEMOS berikutnya (2007), ditemukan bahwa:
- Kualitas representasi politik di Indonesia sangat buruk oleh karena representasi dikooptasi oleh para elit. [1]
- Tidak ada upaya yang substansial telah dilakukan untuk meningkatkan peran representasi dari lembaga legislatif, terutama di tingkat DPR-RI. [2]
- Pengelolaan sumber daya alam dipandang merupakan salah satu isu yang paling “contentious” yang harus ditangani. [3]
Berbagai isu di atas harus ditangani untuk mencegah adanya dampak negatif pada proses demokratisasi dan meruntuhkan capaian dari proses demokratisasi di Indonesia.[4]Buruknya representasi harus diperbaiki. Di ini peran representasi DPR menjadi titik yang sangat penting untuk menjaga capaian demokrasi Indonesia dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Renstra DPR 2010-2014 sudah menyebutkan pentingnya perbaikan kualitas representasi. Salah satu misi DPR yang paling relevan dalam hal ini adalah: ”Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif, yakni membangun lembaga perwakilan yang kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan akses dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui pola dukungan keahlian serta prasarana dan sarana komunikasi yang lengkap, akurat, dan menjangkau masyarakat”. Yang tentu harus dilakukan adalah mendorong dan memberi sumbangan bagaimana kemauan politik DPR yang tercermin dalam misi ini dapat dilaksanakan.
2. Tujuan RISET
Berdasarkan isu-isu yang teridentifikasi di atas, DEMOS akan melakukan riset kebijakan selama empat bulan. Riset kebijakan ini mengeksplorasi masalah representasi pada kebijakan sumber daya mineral dan memberikan saran/rekomendasi mengenai pilihan kebijakan yang paling “viable” bagi pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Riset ini dituntun oleh premis bahwa perbaikan peran representasi DPR akan berpotensi dapat menangani atau pun mengurangi insiden masalah-masalah sosial yang selama ini terhalangi oleh pembuatan kebijakan sumber daya mineral yang tidak hati-hati terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral.
Riset ini mengkaji pembuatan kebijakan sumber daya mineral di tingkat nasional. Hasil riset ini diharapkan memiliki dampak nasional dan dimungkinkan untuk direplikasi pada bidang kebijakan lainnya. Riset ini bersifat kualitatif dan dijalankan dengan metode yang paling mungkin dimana nantinya memberikan pilihan-pilihan empiris bagi para anggota DPR. Untuk itu riset ini bertujuan:
- Menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki keterwakilan kepentingan warga, terutama kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya (masyarakat adat) dalam kebijakan bidang sumber daya mineral oleh DPR;
- Menghasilkan riset kebijakan yang mengidentifikasi kendala dan solusi untuk memperbaiki fungsi representasi terutama bagi kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan lainnya (masyarakat adat) dalam pembuatan kebijakan sumber daya mineral di DPR.
3. Metoda Pengambilan Data dan Analisa Data:
Pengambilan data pertama dilakukan melalui kajian literatur → Literatur review: Tahap pertama lebih bersifat studi literatur (desk study) dengan mengumpulkan informasi awal seputar kebijakan publik di bidang sumber daya mineral. Hasil yang diharapkan adalah laporan yang memuat:
- Gambaran kebijakan sumber daya mineral yang ada selama ini berdasarkan kelompok isu penting (misal, politik desentralisasi dan sumber daya mineral kesejahteraan dan sumber daya mineral, kebijakan sumber daya mineral dan dampaknya bagi perempuan dan kelompok terpinggirkan lain/masyarakat adat, dsb)
Pengambilan data tahap kedua yang melengkapi data kajian literatur dilakukan melalui beberapa cara:
- wawancara Mendalam (In-depth interview). Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah informan terpilih yang memiliki keterkaitan, ketertarikan (interest) dan “mengalami” proses dan dinamika dalam hubungannya dengan persoalan representasi dan kebijakan publik dari tiga kelompok yang berbeda di atas (kelompok politik, masyarakat sipil/masyarakat yang terkena dampak kebijakan dan kelompok ekonomi). Wawancara mendalam dilakukan terutama pertimbangan praktis untuk beberapa orang yang kemungkinan tidak dapat hadir dalam FGD yang akan dilakukan. Selain itu beberapa orang oleh karena posisinya dan atau alasan lain tidak memungkinkan mereka untuk memberi pendapat secara terbuka dalam diskusi.
- Diskusi Kelompok Terfokus. Kelompok diskusi terfokus/Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan untuk melengkapi data yang dihasilkan dari riset dokumen
4. Hasil Riset
Riset ini akan menghasilkan rekomendasi yang disusun berdasarkan temuan riset. Namun demikian,
setiap tahapan riset (riset dokumen, peer review, FGD dan wawancara mendalam) akan menghasilkan
laporan sementara yang memuat temuan dan rekomendasi sementara. Rekomendasi akhir akan termuat
dalam laporan akhir. Rekomendasi riset ini akan meliputi tiga hal penting:
- Rekomendasi mengenai kebijakan sumber daya mineral di Indonesia ke depan dan kaitannya dengan isu-isu penting (antara lain politik desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan);
- Rekomendasi mengenai kebijakan sumber daya mineral ke depan dan kaitannya dengan perlindungan kelompok rentan (antara lain perempuan dan masyarakat adat);
- Rekomendasi perbaikan prosedur dan mekanisme penyusunan kebijakan bidang sumber daya mineral
5. Lokasi, Waktu dan Pelaksana Riset
Riset ini akan dilakukan di Jakarta selama peride Desember 2011 – Maret 2012. Riset ini akan dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, DEMOS. Personil yang akan melaksanakan riset ini adalah:
| Nama | Posisi |
| B. Herry Priyono PhD | Anggota Board of Supervisor, DEMOS (PRO BONO BASIS) |
| Sylvana Maria Apituley | Anggota Perkumpulan DEMOS – Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2007-2009 dan Periode 2010-2014 |
| Roichatul Aswidah | Deputi Riset DEMOS |
| Sri Maryanti | Staf Peneliti DEMOS |
| Christina Dwi Susanti | Staf Advokasi DEMOS |
| Neneng Khairiyah | Staf Administrasi dan Keuangan DEMOS |
[1]Salah satu kesimpulan utama dari Resurvey DEMOS 2007 adalah terjadinya monopolisasi representasi.Resurvei ini menunjukkan bahwa aktor-aktor berpengaruh di dalam masyarakat mendominasi politik dan ekonomi politik.Politik (termasuk para eksekutif) dan ‘kontak-kontak berpengaruh’ adalah sumber kekuasaan mereka yang paling utama. Mereka membangun aliansi di tingkat elit, sedangkan legitimasi berkait dengan kemampuan untuk menghubungkan orang-orang dan memperoleh posisi penting dan berkuasa
[2] Resurvey DEMOS 2007 menengarai tidak adanya usaha yang cukup susbstansial untuk menumbuhkan representasi demokratik langsung dalam pemerintahan publik lewat wakil-wakil lokal dan organisasi-organisasi popular yang berbasiskan kepentingan dan pengetahuan khusus, seperti serikat buruh dan gerakan lingkungan. Jika ada, maka hanya menjaring kontak-kontak khusus dan orang-orang terkemuka yang diseleksi dari atas. Di seluruh wilayah Indonesia hampir tidak ada representasi substantif dari ide atau kepentingan krusial kelas menengah liberal, pekerja, petani, kaum miskin kota, perempuan atau aktivis hak asasi manusia dan lingkungan. Resurvey ini juga menyatakan bahwa potensi pengembangan representasi popular mensyaratkan adanya upaya untuk kemungkinan untuk menggabungkan aktivitas parlementer dan non-parlementer, serta partisipasi representatif dan partisipasi langsung.
[3] Resurvey DEMOS 2007 menyatakan adanya dua isu penting yang termasuk dalam agenda politik kelompok berpengaruh yaitu isu-isu tentang pemerintahan dan pembangunan ekonomi.
[4] Dalam beberapa tahun terakhir di berbagai media muncul diskusi mengenai kegagalan demokrasi untuk mendatangkan kesejahteraan bahkan masyarakat menginginkan kembali pada masa Soeharto. Lihat salah satunya di http://politik.vivanews.com/news/read/220506-survei--publik-rindukan-masa-soeharto
*Terlampir Draft Laporan Penelitian Kebijakan Peran Representasi DPR-RI dalam Fungsi Legislasi Studi Kasus Penyusunan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
* Foto diunduh dari http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=5368
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar