Kasus kekerasan terakhir yang terjadi sebelum iedul Adha 2010 kemarin misalnya, menimpa Kikim Komalasari, TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi digorok lehernya oleh majikannya sendiri dan mayatnya dibuang di tempat sampah. Begitu juga kasus yang menimpa sumiati, TKW asal Dopu TNB, yang mendapat pemberitaan sangat luas akhir-akhir ini, harus merelakan bibir bagian atasnya karena digunting oleh majikannya sendiri.

Anehnya, meski kekerasan fisik tersebut terjadi secara berulang-ulang, namun pengiriman TKW ke luar negeri terus saja dilakukan. Kemiskinan dan minimnya pekerjaan didalam negeri menjadi faktor utama yang mendorong eksodus TKW secara besar-besaran ke luar negeri. Menurut BNP2TKI (2010), Jumlah TKI Indonesia mencapai angka 3.271.584. Dari seluruh TKI yang ada, 4.385 orang atau 0,01 persen mengalami permasalahan di tempatnya bekerja.

Meski sekilas jumlah TKI yang kurang beruntung tersebut hanya sedikit, jika dilihat dari persentase yang hanya 0,01 persen, namun bagaimanapun mereka adalah manusia, saudara kita yang harus dibela dan mendapatkan keadilan. Satu nyawa rakyat Indonesia pun sangatlah berarti dan penting bagi sebuah bangsa yang berdaulat.
Dampak Sosial, Ekonomi dan Politik TKI.

Dari segi ekonomi, keberadaan TKI di luar negeri memang menguntungkan. Disamping mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, TKI tersebut juga menghasilkan devisa negara yang jumlahnya trilyuna setiap tahunan. Inilah yang membuat TKI seringkali dijuluki dengan Pahlawan Devisa Negara. Namun demikian, tidak sedikit dampak negatif dari keberadaan TKI baik secara sosial maupun politik.

Harus diakui, meningkatnya jumlah pengiriman TKI ke luar negeri, karena faktor ekonomi, merupakan yang terbesar, yang membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia dan negara tujuan. Bagi negara tujuan, TKI Indonesia adalah sumber daya bagi pembangunan negara tersebut, namun demikian, maraknya praktek TKI ilegal juga sering dikaitkan dengan meningkatnya permasalahan sosial seperti penyakit menular, obat-obat terlarang, kriminalisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia dan bahkan terorisme.

Bagi Indonesia, keberadaan TKI berarti mendatangkan devisa bagi negara, tetapi di lain pihak mengurangi ketersediaan sumber daya pembangunan terutama di perdesaan dan hilangnya fungsi pengasuhan dalam keluarga. Tidak sedikit TKI yang mengalami perceraian sehingga menyebabkan terlantarnya anak-anak mereka. Persoalan tersebut akhirnya membawa pada kenekalan anak dan remaja.

Dampak sosial lainnya adalah maraknya pekerja anak dibawah umur dan praktek traffiking. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, namun ternyata dieksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang (trafficking in persons). Tindak pidana perdagangan orang akhir-akhir ini semakin marak, dengan cara menutupi kegiatannya berkedok seolah pengiriman pekerja migran perempuan ke luar negeri. Selain masalah finansial, korban sering menderita luka fisik, dan trauma, sampai pada sakit jiwa bahkan meninggal dunia.

Secara Politik, keberadaan TKI diluar negeri membuat posisi tawar Indonesia di mata negara tujuan TKI menjadi sangat lemah. Lihat saja tingkah pola Malasyia terhadap Indonesia beberapa saat yang lalu. “kenakalan” Malasyia yang seringkali melakukan provokasi politik dengan cara mengklaim kebudayaan dan tradisi Indonesia serta sering melakukan pelanggaran territorial membuat Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Bahkan dalam Pidato SBY saat menanggapi manuver Malasyia, jelas-jelas menyebutkan bahwa adanya 2 juta TKI di Malasyia menjadi pertimbangan pemerintah dalam merespon konflik politik antara Indonesia dan Malasyia tersebut.

Keberadaan TKI membuat Indonesia menjadi bangsa yang lemah secara politik. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia seakan tidak memiliki kedaulatan politik. Saat kebudayaan Indoensia diinjak-injak, saat kedaulatan politik dalam negeri di robek-robek oleh negara lain, Indonesia hanya bisa melakukan diplomasi, itupun dalam posisi yang sangat lemah.

Indonesia adalah bangsa yang besar, negara kepulauan terbesar di dunia, negara dengan budaya dan tradisi berbesar di dunia, negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 3 di dunia, negara muslim terbasar di dunia, namun juga negara dengan TKI terbesar di dunia yang seringkali dicaci dan dimaki, disiksa dan dibunuh. Tentu ini menjadi refleksi kebangsaan bagi kita semua sebagai bangsa yang masih berdaulat dan memiliki harga diri.

Akhirnya, Globalisasi dan kemajuan pesat bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, membuat migrasi internasional merupakan suatu hal yang tidak dapat dicegah atau dihindari. Pemerintah RI harus terus bekerja keras dalam menggalang kerja sama dengan negara ASEAN, badan-badan internasional dan negara-negara lain di dunia, agar migrasi internasional, khususnya pengiriman TKI ke luar negeri, dapat berlangsung dengan aman dan hak-hak pekerja migran dapat dipenuhi.

Manfaat berupa perolehan devisa harus diimbangi dengan pemberian pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dari sejak pra penempatan, selama bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke tanah air. Penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan calon pekerja migran menjadi prioritas agar pekerja migran Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi, serta mengetahui hak-haknya sebagai pekerja migran.

Namun, kalau pemerintah Indonesia tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan sosial yang diakibatkan oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, alangkah lebih baik jikalau pengiriman TKI ke luar negeri dihentikan saja, karena hanya mengakibatkan hancurnya pranata sosial keluarga dan memperlemah bergaining position Indonesia dalam konstalasi politik global.  Wallohua’lam.