KONTRAK pengelolaan Blok Mahakam yang dikelola oleh Total E&P Indonesia berakhir pada 2017. Pemerintah akhirnya memastikan tidak akan ada perpanjangan kontrak blok minyak dan gas (migas) tersebut. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di kantor Kementerian ESDM, awal November lalu.

Sebelumnya pemerintah pada 12 November 2012 menyatakan akan menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Total. Namun niat ini urung dilakukan seiring dengan banyaknya tekanan dari berbagai pihak, baik oleh serikat pekerja Pertamina maupun kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Dr. Arim Nasim (DPP HTI), salah satu alasan yang sering dikemukan oleh pemerintah maupun anggota dewan ketika menyerahan kontrak migas kepada perusahaan asing adalah ketidakmampuan Pertamina baik dari sisi modal maupun teknologi. untuk explorasi di darat, Pertamina dengan tenaga-tenaga ahlinya dari dalam negeri sudah mampu mendeteksi dan mengekplorasinya tanpa hambatan. Penemuan cadangan minyak di Blok Cepu adalah hasil kerja tenaga ahli dari Pertamina.Bahkan Pertamina juga menyatakan mampu secara teknologi untuk mengekplorasinya tanpa bantuan asing. Tapi karena tekanan Amerika, maka dengan begitu mudahnya Blok Cepu tersebut diserahkan kepada Exxon Mobile.

Kalau  saat ini  Pertamina dianggap tidak mampu, adalah  sebuah  keanehan. Kenapa setelah puluhan tahun, kok, belum mampu? Kalaupun tidak mampu, sebenarnya ketidakmampuan Pertamina mengeksplorasi sumber daya alam dan energi di laut dalam bukan karena keahlian SDM kita yang minim. Faktanya, banyak SDM Indonesia yang bekerja di perusahaan asing, baik di Indonesia maupun di luar negeri karena gajinya lebih besar.

Kisruh pengelolaan blok Mahakam merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah yang prokapitalis dengan liberalisasi  sumber daya alam yang dilegalkan oleh DPR melalui UU Migas No. 22 tahun 2001. Rasanya sulit berharap ada kebijakan yang pro rakyat selama sistem yang digunakan adalah sistem kapitalis dan penguasanya adalah pengikut para kapitalis yang mengabdi bukan untuk kepentingan rakyat. Negara-negara kapitalis tidak akan melepaskan keuntungan yang selama ini mereka dapatkan baik melalui jalur bisnis maupun tekanan politik.

Hanya dengan sistem Islam dan pemimpin yang amanahlah maka kekayaan alam akan memberikan manfaat untuk rakyat. Gas, sebagaimana halnya tambang yang melimpah lainnya dalam perspektif ekonomi Islam merupakan barang milik umum. Dengan demikian pengelolaannya harus diserahkan kepada negara, dalam hal ini Khilafah Islamiyyah. Seluruh hasilnya digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian ia tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi asing.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. Dari  Abyadh bin Hammal: Beliau menghadap kepada Nabi saw dan memohon diberikan bagian dari tambang garam yang menurut Ibnu Mutawakkil, berada di daerah Ma’rib lalu beliau memberikannya. Namun tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata : “Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah (seperti) air yang mengalir? Maka beliau pun membatalkannya.” (HR. Baihaqy & Tirmidzy). Hadits ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menyerahkan penguasaan barang tambang yang melimpah kepada swasta namun tetap dikuasai oleh negara.